Ending Manis PILwilkota Makassar ….

Harapan Baru 70.000 Warga Miskin Kota Akses terhadap KESEHATAN ? ? ?


Perjamuan itu telah usai, 29 oktober menjadi awal sejarah makassar memulai sebuah demokrasi sejati...rakyat memilih pimpinan yang disukainya.Incumbent menjadi pilihan masyarakat, apresiasinya adalah karena teruji dan berpengalaman, artinya bahwa pembangunan yang dirasakan 5 tahun belakangan ini dapat diterima oleh masyarakat dan sejauh ini sah-sah saja katanya. Makassar boleh jadi menjadi contoh kota yang sukses menyelenggarakan Pilkada di Republik ini ketika dikoran-koran kota mengungkap para kandidat bisa legowo dengan hasil yang ada, setidaknya kontestan dari jagron Ideal pasangan nomor urut 2 Cawali Idris Manggabari secara sportif menerima kekalahan dan berbalik siap menunjang program walikota terpilih (fajar 31 Okt 08).
Masyarakat sudut kota menanti janji-janji yang tidak sekedar buaian seorang ibu disiang hari untuk menidurkan anaknya, 70.000 warga miskin kota menanti akhir mimpinya dengan mata terbuka menatap masa depan yang lebih realistis.” Akses Layanan Gratis Lahir Sampai Mati ”
Bagaimana dengan akses masyarakat terhadap kesehatan ?

Kebijakan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk miskin sudah lama diterapkan di Indonesia. Pelayanan gratis bagi penduduk yang membawa surat miskin dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), desa dan pembagian kartu sehat, adalah contoh kebijakan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dengan strategi “individual targeting”. Berbagai program Instruksi Presiden (Inpres), secara tidak langsung juga mempunyai aspek kebijakan membantu penduduk miskin, misalnya Inpres Obat dan Inpres Samijaga, merupakan contoh kebijakan dengan strategi “geographic targeting” Sebetulnya, kebijakan subsidi tarif pelayanan kesehatan pemerintah, juga merupakan program melayanani kesehatan penduduk miskin. Tarif Rp 500 – Rp 1.000
untuk rawat jalan Puskesmas dan Rp 2.000 – Rp 5.000 untuk rawat inap kelas III di Rumah Sakit Umum (RSU), membantu penduduk yang kemampuannya terbatas. Contoh lainnya program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), yaitu pemberian suplemen gizi bagi anak sekolah yang berada di daerah miskin.
Sejak 1998 muncul kebijakan lebih sistematis dan berskala nasional untuk melayani kebutuhan kesehatan penduduk miskin, yakni program Jaringan Pengamanan Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK). Tahun 2003, pemerintah menyediakan biaya untuk rujukan ke rumah sakit (RS) bagi penduduk miskin. Dana ini berasal dari pemotongan subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang disebut dana Penanggulangan Dampak Pemotongan Subsidi Energi (PDPSE), kemudian diubah namanya menjadi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Dana PDPSE langsung diberikan kepada RSU. Baik JPSBK dan PDPSE adalah contoh “supply side approah” dalam memberikan subsidi bagi penduduk miskin. Di tahun 2008 muncul program yang terbaru lagi dari pemerintah yakni Jamkesmas (Jaminan kesehatan masyarakat) yang merupakan metamorfosa dari seluruh program-program pemerintah menyangkut nasib orang miskin di Indonesia.
Seluruh pendanaan program-program di atas bersumber dari pemerintah dan bersifat proyek, karena itu tidak ada jaminan kesinambungannya. Sumber dana dari pemerintah daerah belum dipadukan untuk program pengentasan kemiskinan umumnya dan pembiayaan kesehatan khususnya. Sementara itu, sulit bagi penduduk miskin jika tidak lagi mendapat jaminan seperti yang pernah diperolehnya. Dana masyarakat selama ini juga telah tersedia melalui berbagai lembaga keagamaan yang memiliki potensi cukup besar. Tanpa suatu program berkelanjutan, akan sulit mengangkat penduduk miskin dari lingkaran kemiskinan…
Semoga saja program pengentasan kemiskinan dan pembiayaan kesehatan khususnya di Kota makassar nanti tidak mengikuti kebijakan-kebijakan pendahulunya di Nusantara ini yang hanya sekedar ”launching ”setelah itu mati sebelum tumbuh dan berkembang. Akan tetapi program itu harus suistanable dan tidak bersifat ”Proyek”...
ingatlah 70.000 warga miskin kota kita DAENG !!!................

By. Salim(tetta Mangung)